Selasa, 12 Januari 2016

Tahun Baru dan Humanisme

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
وعلى عبده المسيح الموعود

Tahun Baru dan Humanisme

The Corn Harvest, Pieter Bruegel the Elder, Wikipedia Commons

Selesai sudah satu tahun Gregorian yang bernama 2015 – demikianlah kira-kira pasca kelahiran Kristus – kita lewati. Kini, kita tengah memulai pengulangan siklus tahunan yang sama dari Januari 2016. Dari sudut pandang ini, tak salah jika sebagian orang mengatakan bahwa kita senantiasa lahir baru setiap tahun. Sebab, memang, sesuatu yang berulang pada hakikatnya adalah kelahiran juga.

Rhazes, filsuf muslim abad pertengahan yang beraliran naturalis, pernah berujar dalam aṭ-Ṭibb ar-Rūḥāni, “Kelezatan pada dasarnya ialah kembali kepada kondisi semula sebelum seseorang mendapat suatu kesakitan.” Dalam konteks tahun baru ini, pernyataan Rhazes sangat relevan. Tanpa dikomandoi, seseorang pasti akan mengakui, betapa banyak hal yang telah merenggut kelezatan pribadinya, baik dari segi material maupun spiritual. Oleh karena itu, ia mencoba untuk membuat resolusi setahun berikutnya sebagai penawar kegagalan masa silam. Akan tetapi, ia yang arif nan cendekia akan berpikir, sejauh mana ia tetap berkukuh dan tidak menyimpang dari kelezatan hakiki setahun ini serta bagaimana resolusinya itu akan terus mengokohkannya di atas jalan kelezatan pada tahun mendatang. Apa yang dimaksud dengan kelezatan hakiki itu? Itu tak lain dan tak bukan adalah anugerah terbesar dari Tuhan Yang Mahaunik: humanisme.

Humanisme dilandaskan pada kenyataan bahwa manusia merupakan satu ras dan spesies Homo sapiens. Data paleontologis, menurut Encylopedia Britannica Online, menyebutkan bahwa kita berevolusi bersama-sama kira-kira 195 ribu tahun lalu dari Etiopia. Kemudian, kita tersebar ke semua benua: tiba di selatan Tiongkok antara 120 dan 80 ribu tahun lalu, mencapai Australia sekitar 50 ribu tahun lalu, memasuki Eropa 45 sampai 43 ribu tahun lalu, dan bermigrasi ke Amerika pada 14 atau 13 ribu tahun lalu. Selama masa-masa itu, kita selalu bersama-sama sebagai satu kekuatan besar dalam menghadapi tiap-tiap kesulitan. Dari sini, humanisme timbul dan mencapai bentuknya yang sempurna: simpati. Sangat benarlah Sa‘di dari Syiraz dalam magnum opus-nya, Ghulistān, di mana ia menggubah, “Bila dikau tiada bersimpati atas penderitaan manusia, nama ‘manusia’ tiada pantas dikau sandang.”

Simpati, yakni esensi humanisme, inilah yang tengah mulai bersemarak lagi setahun belakangan di Tanah Air. Januari tahun lalu diawali dengan peristiwa memilukan jatuhnya Pesawat Air Asia QZ8501 di Laut Jawa. Peristiwa tersebut membangkitkan sentimen humanisme masyarakat Indonesia. Berbagai kalangan, entah itu mereka yang masih bersangkut-paut dengan para korban maupun kaum awam, terpampang di hadapan kita – seperti terlihat dari berbagai media – layaknya agen-agen humanisme yang menjajakan harapan di balik kepiluan. Hal ini tampak seolah-olah sila kedua Pancasila tengah mengejawantahkan wujudnya di Bumi Pertiwi ini. Mengharukan sekaligus menyuguhkan harapan, itulah kata yang tepat untuk melukiskannya. Selanjutnya, Mei 2015 juga memberikan pemandangan menakjubkan. Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju untuk menampung pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh selama satu tahun dengan kerja sama internasional. Alasannya saat itu yang patut dikenang adalah, “Kewajiban negara dalam berpancasila karena aspek kemanusiaan yang adil dan beradab.” Beranjak satu bulan, Juni 2015, masyarat kembali diusik nurani humanismenya oleh kebiadaban yang menimpa Engeline Margriet Megawe, bocah adopsi Bali yang dibunuh karena warisan lalu dikubur di kandang ayam. Gemuruh kemarahan masyarakat begitu memuncak kala itu. Anak-anak SD, pejabat, instansi kepemerintahan, sipil, semuanya mengekspresikan rasa geram. Akhirnya, sang ibu angkat, Margriet Megawe, dan seorang pembantu, Agus Tay Hamba May, ditetapkan sebagai tersangka akibat derasnya arus terkanan masyarakat yang diembuskan lewat bermacam-macam cara dan media. Kasus ini masih terus bergulir dalam persidangan. Hukuman yang akan dikenakan kepada kedua tersangka tersebut tidak main-main: eksekusi mati atau penjara seumur hidup. Di penghujung 2015, tepatnya bulan Oktober, kabut asap hasil karhutla di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, telah menyita perhatian publik yang begitu besar. Hampir tiga perempat wilayah Nusantara dilanda kabut asap, baik tebal maupun tipis. Sekali lagi, humanisme masyarakat Indonesia terusik. Bahkan, Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Dwikorita Karnawati, telah mendorong Pemerintah untuk mendeklarasikan tragedi kabut asap ini sebagai bencana kemanusiaan. “Agar tumbuh sikap solidaritas kemanusiaan komponen bangsa,” ucapnya beralasan.

Tidak dimungkiri, masih banyak kejadian lain yang patut diketengahkan. Namun, keempat peristiwa di atas merupakan yang termasyhur dan terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Keempat kejadian itu menyalakan kembali suluh humanisme yang hampir padam dikalahkan oleh apa yang disebut Prof. Carlos Prado dari Queen’s University, Kanada, sebagai moral individualism, yaitu suatu paradigma bahwa akhlak hanya dapat ditentukan oleh subjektivitas pribadi setiap individu, bukan hal lain. Paradigma demikianlah yang telah menggiring manusia modern beberapa dasawarsa terakhir ke arah gaya hidup individualis, materialis, dan hedonis sehingga simpati selaku esensi humanisme semakin terkikis. Pertanyaannya, apakah kita mau humanisme itu bereksistensi hanya ketika suatu bencana atau musibah terjadi alias calamidad-dependencia? Tentunya, kata-kata Minke ini perlu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, “Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya.”

Kembali kepada kelezatan, dengan kata lain kembali kepada humanisme, kepada fitrah manusiawi, adalah satu keniscayaan. Proses kembali ini dapat ditujukan kepada dua golongan dengan pendekatan yang berbeda. Golongan pertama ialah kaum sipil. Sekolah-sekolah humanisme rasanya perlu diadakan, terutama di daerah perkotaan tempat pelancong urban berkerumun. Daerah-daerah kumuh lagi padat penduduk sangat penting untuk digarap mengingat potensi terjadinya tindakan kriminal yang tinggi di sana. Selain itu, seminar, simposium, lokakarya, diskusi publik juga urgen digelar. Pola pikir kaum sipil yang umumnya telah dibentuk oleh potret kehidupan sekeliling yang tidak humanis harus diubah, hakikat humanisme harus diajarkan kepada mereka, dan gambaran-gambaran kejahatan yang telah terbiasa menjadi santapan spiritual mereka harus diganti dengan pencahayaan humanisme. Golongan kedua adalah kaum intelektual-terpelajar. Kurikulum pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi harus didirikan di atas fundamen humanisme yang kuat. Tidak hanya itu, tiap pengajar juga harus diseleksi sedemikian ketat tentang bagaimana mereka memandang humanisme. Berdasarkan pengalaman penulis, ucapan yang disampaikan guru dan dosen di depan kelas sangat berpengaruh pada pembentukan persepsi para pelajar dan mahasiswa yang nantinya akan berefek pada cara pandang mereka terhadap humanisme. Hal ini terjadi karena mayoritas pelajar dan mahasiswa masih berasumsi bahwa guru dan dosen adalah otoritas tunggal pembawa kebenaran dan mereka acapkali terlalu naif dalam membedakan ilmu dan opini. Apabila seorang guru atau dosen menyelipkan opini mereka di tengah-tengah transfer ilmu, kebanyakan pelajar atau mahasiswa akan menganggap opini tersebut bagian dari ilmu, padahal sangat bertolak belakang. Apabila seleksi semacam itu tidak diadakan, para pengajar yang tidak humanis – yang biasanya juga berasal dari kelompok radikal dan ekstremis tertentu – akan memanfaatkan celah ini untuk menyebarkan racun ideologis mereka. Di samping itu, penataran-penataran humanisme harus digencarkan pula di kalangan para pengajar supaya ideologi-ideologi patogen yang dapat membinasakan humanisme tidak hinggap di otak dan hati mereka.

Momen tahun baru ini amatlah tepat untuk dijadikan momen kontemplasi, khususnya bagi Pemerintah, apakah manusia Indonesia pada tahun 2016 ini sudah benar-benar lahir kembali layaknya bayi yang suci dengan ruh dan semangat humanisme, apakah kelezatan humanistik sudah sungguh-sungguh dapat dicicipi oleh manusia Indonesia? Bila ya, hebatlah Pemerintah kita. Bila tidak, segeralah Pemerintah mengintrospeksi diri. Tugas utama Pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas ini mustahil terlaksana tanpa hadirnya humanisme dalam kalbu manusia Indonesia. Usaha-usaha swadaya segelintir kalangan mungkin dapat menanggulangi beberapa kekuarangan, tetapi tidak akan pernah bisa menyeluruh. Tanpa campur tangan Pemerintah selaku pemegang kuasa otoritatif tertinggi, tiada dapat baik negeri kita tercinta ini. “Il ne cherche le vrai que pour faire le bien,” kata Nietzsche dalam Beyond Good and Evil. Ringkasnya, Pemerintah harus proaktif dalam merevitalisasi humanisme ini. Bait syair Ahmad Qadiani dalam Al-Barāhīn berikut hendaknya menjadi slogan, “My purpose, yearning, and heartfelt desire is to serve humanity; this is my job, my faith, my habit, and my way of life.”

---0---

Tidak ada komentar:

Posting Komentar